$type=carousel$cols=3$show=home

Sidang Kisruh Komisaris dan Direksi PT Kahayan Karyacon, Dolfie: Belum Ada Satu Kesaksian Pun yang Bisa Membuktikan Perbuatan Terdakwa

BantenEkspose.com – Sidang kasus kisruh Komisaris dan Direktur PT Kahayan Karyacon kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Serang, Jalan ...

BantenEkspose.com
– Sidang kasus kisruh Komisaris dan Direktur PT Kahayan Karyacon kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Serang, Jalan Raya Pandeglang KM 6, Tembong, Cipocok Jaya, Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten, Kamis, 04 Februari 2021.

Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Erwantoni didampingi Hakim Anggota Diah Tri Lestari dan Ali Mudirat. Sedangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Budi Atmoko, dan Kuasa Hukum Terdakwa Endang Sri Fhayanti dan Dolfie Rompas.

Dalam sidang terdakwa Leo Handoko selaku Direktur PT Kahayan Karyacon, JPU menghadirkan sejumlah saksi, yakni Saksi Ahli dan Saksi Fakta dalam persidangan ini.

Saksi ahli diantaranya Saksi Ahli Hukum Pidana Dian Adriawan, Saksi Ahli Kenotariatan Gunawan, dan Saksi Ahli Ekonomi Bisnis Muhamad Arminal. Sementara Saksi Fakta, yaitu Ery Biyaya dan Feliks.

Pantauan awak media, Saksi Ahli Hukum Pidana, Dian Adriawan dalam keterangannya menyampaikan, bahwa kalau tidak menyuruh atau meminta untuk menempatkan, menyuruh atau meminta untuk menempatkan keterangan palsu berarti tidak terpenuhi unsur Pasal 266 Ayat 1 KUHP tentang pemalsuan dokumen.

Ketika ditanya oleh Penasehat Hukum terdakwa, apakah boleh JPU memasukkan Pasal yang tidak ada dalam BAP yang sudah diajukan P21 ke Kejaksaan. Saksi Ahli menyatakan bahwa itu tidak boleh atau tidak bisa.

Kemudian saksi yang kedua, yaitu Ahli Kenotariatan, Gunawan menyampaikan, bahwa Notaris tidak boleh membuat akta otentik yang tidak berdasarkan permintaan. Bila pemohon tidak meminta, atau tidak menyampaikan sesuatu, tapi dibuatkan. Itu dianggap itu bukan akta otentik. Itu adalah surat di bawah tangan. Itu tidak dibenarkan.

Saksi ahli juga mengatakan, bahwa tidak dibenarkan apabila akta sudah jadi, tiba-tiba notaris meminta kepada pemohon untuk menandatangi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang Pengangkatan Kembali Direksi dan Dewan Komisaris, serta Daftar Hadir RUPS, dan itu dianggap cacat hukum.

Kemudian, JPU menghadrikan dua orang Saksi Fakta, yaitu Ery Biyaya dan Feliks. Sebelum diambil sumpah, Majelis Hakim menanyakan saksi yang dihadirkan oleh JPU tersebut apa hubungan saksi dengan terdakwa. Kedua saksi pun menyampaikan bahwa ada hubungan keluarga, yaitu sebagai Kakak Kandung terdakwa yang juga terlibat dalam kepengurusan perusahaan.

Dinilai akan meringankan terdakwa lantaran masih ada ikatan keluarga, Majelis Hakim pun menanyakan kepada JPU apakah akan tetap dilanjutkan keterangan kedua saksi tersebut. JPU sempat menjawab tidak, dan kemudian menjawab dilanjutkan. Penasehat Hukum terdakwa pun tidak keberatan.

Pantauan awak media, kedua saksi menyampaikan bahwa mereka tidak pernah melihat terdakwa memberikan keterangan palsu atau menyuruh memberikan keterangan palsu. Bahkan ada fakta baru yang menarik, yaitu saksi menunjukan bahwa ada bukti notaris meminta kepada terdakwa untuk menandatangani Berita Acara RUPS tentang Pengangkatan Kembali Direksi dan Dewan Komisaris, serta Daftar Hadir RUPS. Padahal, akta tersebut sudah jadi dan saat itu sudah dilaporkan atau disengketakan di Bareskrim Mabes Polri.

Ini Kata Penasihat Hukum
Tim penasihat hukum Leo Handoko, Advokat Dolfie Rompas didampingi Advokat Endang Sri Fhayanti kepada awak media usai persidangan menyampaikan, bahwa sampai saat ini baik dakwaan kesatu yaitu menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 Ayat (1) atau dakwaan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP tidak terbukti.

Tim penasihat hukum berpendapat, berdasarkan uraian yuridis dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti tidak ada satupun saksi yang dapat memastikan atau menerangkan perbuatan Leo Handoko memberikan keterangan palsu dalam akta otentik atau tindak pidana penggelapan.

“Semua saksi yang memberikan keterangan tidak pernah menyaksikan, mengalami, melihat atau mendengar perbuatan terdakwa Leo Handoko,” tegas Dolfie.

“Telah terbukti dalam Akta Notaris Ferri Santosa dalam Akta Nomor 17 tanggal 24 Januari 2018 tidak ditemukan peran atau keadaan yang membuktikan bahwa terdakwa sebagai pelaku atau menyuruh melakukan atau turut serta sebagai pelaku tindak pidana,” tegas Dolfie.

Dolfie juga mengatakan, JPU menghadirkan dua saksi, yaitu ahli pidana, dan ahli kenotariatan.

“Keterangan dari Ahli Pidana yang dihadirkan oleh JPU mengatakan, di dalam unsur Pasal 266 tadi disebutkan, kalau tidak menyuruh atau meminta untuk menempatkan keterangan palsu berarti tidak terpenuhi unsur Pasal 266. Itu akan terpenuhi bila ada permintaan untuk menempatkan keterangan palsu pada akta yang dibuat. Tapi kalau tidak ada, berarti tidak terpenuhi. Berarti ini tidak masuk unsur Pasal 266,” jelas Dolfie.

Menurut Dofie, Saksi Ahli Pidana menyampaikan bahwa tidak boleh memasukkan Pasal yang tidak ada dalam BAP.

“Nah, yang aneh kan dalam perkara ini, yang diajukan adalah Pasal 266 Ayat (1) oleh Kepolisian atau Penyidik, dan sudah P21, tiba-tiba di dalam dakwaan muncul Pasal baru yang tidak ada dalam BAP. Memang dari awal kita sudah menyatakan itu. Kalau itu tidak benar. Tidak boleh menambah-nambah Pasal kalau sudah P21, yaitu menambahkan Pasal 378. Ko ini tiba-tiba nongol di dalam dakwaan. Padahal dalam proses penyidikan tidak ada itu. Bahkan sudah P21 pun itu tidak ada. Jadi itu yang jadi catatan dalam sidang hari ini,” tutur Dolfie.

Kemudian, kata Dolfie, saksi yang kedua yaitu Ahli Kenotariatan. Saksi tersebut dalam BAP banyak menjelaskan tentang Undang-Undang (UU) Perseroan Terbatas (PT). 

“Makanya tadi saya tanyakan kepada beliau, apakah beliau ahli PT atau ahli Kenotariatan. Dia mengatakan bahwa dia Ahli Kenotariatan. Jadi menurut saya, keterangan yang dia buat di BAP itu tidak singkron dengan keahliannya. Apa yang dia sampaikan dalam BAP itu, khususnya di halaman 40  huruf n itu ada 4 poin atau lima poin itu lebih banyak berbicara PT. Sedangkan dia itu Ahli Kenatoriatan,” jelas Dolfie.

“Saksi ahli mengatakan bahwa tidak boleh Notaris membuat atau membuat akta otentik yang tidak berdasarkan permintaan. Jadi misalkan pemohon ini tidak meminta, atau tidak menyampaikan sesuatu tapi dibuatkan. Nah itu tidak boleh. Dianggap itu bukan akta otentik,” pungkasnya.

“Menurut Saksi Ahli, itu adalah surat di bawah tangan. Bahkan itu tidak dibenarkan. Saksi Ahli juga mengatakan, tidak boleh juga, apabila sudah jadi, tiba-tiba Notaris meminta kepada pemohon untuk menandatangi Berita Acara RUPS tentang Pengangkatan Kembali Direksi dan Dewan Komisaris, serta Daftar Hadir RUPS. Itu dianggap cacat hukum,” jelasnya.

Dolfie menegaskan, ada dua saksi fakta yang dihadirkan JPU. Kedua saksi menyatakan tidak melihat terdakwa memberikan keterangan palsu atau menyuruh memberikan keterangan palsu, dan saksi-saksi yang lalu juga begitu, tidak ada.

“Tidak ada yang melihat sendiri terdakwa ini meminta kepada Notaris untuk menempatkan suatu keterangan yang tidak benar. Bahkan tadi ada fakta yang menarik, yaitu saksi menunjukan ada bukti bahwa Notaris meminta kepada terdakwa untuk menandatangani Berita Acara RUPS tentang Pengangkatan Kembali Direksi dan Dewan Komisaris, serta Daftar Hadir RUPS. Nah ini jadi pernyataan. Bagaimana Notaris bisa membuat akta otentik tidak didasari oleh persyaratan atau dokumen-dokumen yang seharusnya. Berarti Notaris membuat sendiri. Artinya, Notaris membuat akta tapi tidak memenuhi syarat. Seharusnya kan ditolak, kalau tidak lengkap surat-suratnya, dan kenapa dibuatkan akta tersebut,” tuturnya.

Menariknya lagi, kata Dolfie, permintaan itu dilakukan saat sudah dilaporkan, dan sudah dalam proses Kepolisian. Seharusnya, kata Dolfie, berita acara itu dibuat sebelum akta itu dibuat.

“Nah itu kami tanyakan kepada Saksi Ahli yang dihadirkan JPU yang menyatakan itu tidak benar. Bahkan ada beberapa bukti juga surat yang dibawa oleh saksi tadi yang menunjukkan bahwa akta yang disengketakan ini juga digunakan oleh pemegang saham yang lain (pelapor-red), dan semua bukti-bukti itu, tadi sudah diserahkan kepada Majelis Hakim,” pungkasnya.

“Ini sangat menarik menurut kami. Jadi sampai saat ini, kami kuasa hukum dari pada terdakwa Leo Handoko melihat bahwa belum ada satu kesaksian pun yang bisa membuktikan bahwa terdakwa melakukan apa yang dituduhkan terhadap beliau,” tegasnya.

“Kalau memang ada saksi lain yang katanya tadi JPU akan menghadirkan Notaris sebagai saksi kunci, ya kita akan lihat nanti keterangannya. Kami juga megingatkan kepada saksi, hati-hati jangan sampai ada keterangan yang tidak benar, karena ini ada ancaman pidananya, memberikan keterangan yang tidak benar. Kami berharap untuk saksi berikutnya semoga keterangannya benar-benar keterangan yang berdasarkan fakta,” tutupnya.

Terpisah, salah satu saksi fakta yang dihadrikan JPU, Ery Biyaya mengatakan, bahwa akta Nomor 17 Tahun 2018 yang disengketakan tersebut pernah dipakai Komisaris Utama PT Kahayan Karyacon Mimihetty Layani (pelapor-red) untuk keperluan surat menyurat kepada para Direksi, dan mengajukan permohonan pemanggilan RUPS kepada Pengadilan, dan semua itu memposisikan diri sebagai Komisaris Utama.

Kata Ery, Komisaris Christeven Margonoto juga menggunakan akta nomor 17 tentang pengangkatan kembali susunan pengurus perseroan, yang dibuat dihadapan Ferri Santosa Notaris di Kabupaten Serang, untuk memberi surat kuasa kepada Legal Corporate yang bernama Lisa P. Pongki dan Christy D. Wingkar dengan memposisikan sebagai Komisaris.

“Jadi saya juga aneh. Karena akta yang dipermasalahkan itu sudah pernah dipakai oleh Komisaris Utama dan Komisaris, dengan memposisikan diri sebagai Komisaris Utama dan Komisaris. Sedangkan akta Nomor 1 Tahun 2012 itu berakhir di Tahun 2017. Sedangkan pada Tahun 2018 dan 2019, selalu memposisikan diri sebagai Komisaris Utama dan Komisaris. Jadi jabatan itu dapat dari mana kalau tidak memakai akta No. 17 Tahun 2018 itu yang justru dipermasalahkan sama mereka sendiri. Benar-benar aneh bin ajaib kasus ini,” pungkasnya.

Ery juga mengatakan, pada saat Notaris Ferri Santosa diperiksa di Bareskrim, sempat meminta tolong kepada Leo Handoko untuk menandatangani Berita Acara RUPS dan Notulen Rapat pada bulan Agustus 2020 melalui chat WA.

“Sedangkan akta itu sudah jadi pada tanggal 24 Januari 2018,” tutupnya.

Terkait penambahan Pasal dakwaan, JPU Budi Atmoko kepada awak media mengatakan, pihaknya memiliki aturan internal sendiri walau pun saksi ahli menyatakan tidak boleh ada penambahan Pasal dalam dakwaan.

“Kita juga ada pemeriksaan sendiri. Maksudnya ada aturan internal sendiri, bahwa dari aturan Kejaksaan masih ditelaah. Itu diperolehkan atau tidak walau pun memang ahli pidana menyatakan tidak boleh, tapi kita juga harus melihat segala aspek aturan hukum, termasuk aturan SOP kami sendiri,” pungkasnya.

Seperti diketahui, PT Kahayan Karyacon yang didirikan pada tahun 2012 merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi bata ringan (hebel).

Dalam perjalanannya, perusahaan yang berlokasi di Jawilan, Cikande, Kabupaten Serang, Banten, didera konflik internal.

Dalam kisruh yang terjadi, Komisaris Utama PT Kahayan Karyacon, Mimihetty Layani melalui kuasa hukumnya yang bernama Niko melayangkan Laporan Polisi (LP) terhadap salah satu Direktur PT Kahayan Karyacon ke Bareskrim Polri.

Leo Handoko, salah satu Direktur PT Kahayan Karyacon dianggap melakukan pemalsuan dokumen dan memberikan keterangan palsu ke dalam bukti otentik (Pasal 263 dan Pasal 266 KUHP) ke bukti otentik dalam akta No. 17 tanggal 24 Januari 2018, tentang pengangkatan kembali Organ Perseroan Terbatas (PT) yang dibuat oleh Leo Handoko.

Padahal, dalam pembuatan seluruh akta perusahaan, dari awal tidak pernah dihadiri oleh para Dewan Komisaris dan Direksi.

Selain itu, pembuatan akta di hadapan Notaris juga tidak pernah dihadiri oleh Komisaris dan disertai Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). (ms/red)

COMMENTS

Nama

# Endah 'n Resa,4,#EndahNRhesa,2,Aap Aptadi,1,Abuya Muhtadi,2,Ade Arianto,1,Adi Abdilah,1,Adib,2,AKFC Serang,1,Aktifis Menulis,2,Ali Hanafiah,3,ALIPp,1,Amin Ma'ruf,1,AMIRA,1,Andika,1,Andika Hazrumy,2,apgi,2,Asep Rahmatullah,1,Badak Banten,28,Badak Banten Indonesia,4,Badak Banten Perjuangan,38,Balonbup Pandeglang,8,Banjir Lebak,4,bank banten,6,Bank BJB,7,banten,927,Banten lama,3,Bapera,4,Batalyon Mandala Yudha,8,Bawaslu Banten,4,Bayah,1,Bayahdome,1,baznas,5,Berita Kepolisian,1273,Bhayangkari Polda Banten,1,BI Banten,1,Bid Kum Polda Banten,3,Bid TIK Polda Banten,1,Biddokkes Polda Banten,14,Bidhum,2,Bidhum Polda Banten,646,Bidhumas Polda Banten,404,Bidhurim Polda Banten,1,Bidkum Polda Banten,2,bidpropam polda banten,1,Binuangeun,1,BKM Curug,3,BKPRMI,5,BNN,2,Boy Rafli,1,BPJS BANTen,1,BPPKB,7,BPPOM,1,BRI,1,Brimob Jabar,2,Brimobda Banten,18,bulog tangerang,1,Bus Murni,3,Catatan Redaksi,8,Ciagel kibin,1,Cibobos,1,CIhara Ciparahu,1,Cikeusal,1,Cilangkahan,278,cilegon,62,Cilograng,3,combine,5,Covid-19,51,Covid19,200,CPNS Lebak,1,Dandim 0602/Serang,3,Dandim 0603/Lebak,2,Danrem 064/Maualana Yusuf,6,Darul ulum paNyaungan,1,Dekopin,2,Demokrat Banten,1,Desa,1,Desa Kumpay,2,Desa Kuta mekar,1,Desa Kutamekar Pandeglang,1,Desa Pancur,1,Desa panyaungan,3,Desa Tobat,1,Dhuafa,1,di,1,Dinas Pertanian dan Peternakan,1,Dindik Kota Serang,1,Dinkes kota serang,3,Dinkop UMKM,2,Dinsos,1,Dir Reskrimsus Polda Banten,1,Dirbinmas Polda Banten,3,Dirintelkam Polda Banten,1,Dirkrimsus Polda Banten,1,Dirlantas,1,Dirlantas Polda Banten,6,Dirnarkoba Polda Banten,2,Dishub Kota Serang,1,Disparpora Kota Serang,1,Ditbinmas Polda Banten,3,Ditkrimsus Polda banten,1,Ditlantas Polda Banten,17,Ditlantas Polda Lampung,1,Ditlantas Polres Serang Kota,2,Ditnarkoba,1,Ditnarkoba Polda Banten,1,Ditpamobvit Polda Banten,6,Ditpolairud Polada Banten,2,Ditpolairud Polda Banten,5,Ditreskrimsus Polda Banten,1,Ditreskrimum Polda Banten,1,Ditresnarkoba Polda Banten,5,ditsabhara polwan banten,3,Ditsamapta Polda Banten,17,Ditssamapta Polda Banten,4,DJKN Banten,1,DLH Kota Serang,2,Domper Dhuafa,3,DPD KNPI Banten,77,DPD RI,3,DPP KNPI,52,DPR RI,22,DPR-RI,2,DPRD Banten,39,DPRD Kab Serang,16,DPRD Kab Tangerang,1,DPRD Kota Serang,62,DPRD Lebak,87,DPRD Pandeglang,2,DtibinmasPolda Banten,2,e-sport,1,edi ariadi,1,Eki Baehaki,61,Eki Baihaki,14,Eki Baihaki Kab Serang,1,Ekon,1,Ekonomi,524,Ekonomi Arus Baru,1,FSPP,1,Furtasan Nasdem,1,Gas Melon,3,Gas Melon Malingping,1,Gempa Banten2019,5,Gemuk,1,GMNI BAnten,1,Golkar,1,golkar banten,3,GP Ansor Banten,4,GP NasDem,1,Gubernur WH,1,HAMAS,3,Hardi Madu,1,HAri santri,1,hari santri 2018,1,Headline,3,HGN 2018,1,Hikmah,20,Hipka,4,HMI,2,HNSI,6,Hukrim,862,Hukum,1,Humas Polres Serang Kabupaten,6,Humas Polres Serang,146,Humas Polres Serang Kota,271,HumasPolres Serang Kota,7,HUT 18 Banten,1,ICMI,1,Ijtima Ulama GPNF,1,IMALA,1,Industri,16,iphone,1,iptek,22,Isbandi,1,IWO Banten,4,IWO Lebak,8,JMSI,1,jni,2,jOKOWI-mARIF amIN,1,Jubir Pancasila,1,Jurus Silat Kaserangan,1,Kab Lebak,2061,Kab Lebak Lebak,1,Kab Pandeglang,575,Kab Pangkep,1,Kab Serang,1113,Kab Serang Serang,1,Kab Tangerag,52,Kab Tangerang,256,Kab. Serang,7,Kab. Tangerang,5,Kab.Tangerang,5,kabe lebak,1,Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan,1,Kabupaten Serang,11,Kabupaten Tangerang,30,Kahmi,1,KAHMI BAnten,1,KAI,1,Kalimaya Lebak,1,Kampanye damai,2,Kampus,7,kantor Bahasa,1,Kantor Kemenag Pandeglang,3,Kantor Kemenag Serang,1,Kanwil Kemenag Banten,106,Kanwil Kumham Banten,3,Kapal Bosok Curug,2,Kapolda Banten,12,Karang Taruna,4,Kasepuhan Karang,1,Kebun teh Cikuya,1,Kec Panggarangan,7,Kec Taktakan,1,Kec Angsana,8,Kec Anyer,13,Kec Balaraja,3,Kec Bandung,1,Kec Banjarsari,16,Kec Baros,10,Kec Bayah,186,Kec Bayah Kab Lebak,1,Kec Binuang,2,Kec Bojonegara,8,Kec Bojong,1,Kec Bojongleles,1,Kec Bojongmanik,2,Kec Carenang,7,Kec Carita,2,Kec Cibadak,3,Kec Cibaliung,2,Kec Cibareno,1,Kec Cibeber,22,Kec Cigemblong,5,Kec Cigeulis,3,Kec Cihara,78,Kec Ciharas,1,Kec Cijaku,10,Kec Cikande,10,Kec cikedal,1,Kec Cikesal,1,Kec Cikeudal,1,Kec Cikeusal,5,Kec Cikeusik,3,Kec Cikulur,5,Kec Cileles,3,Kec Cilograng,19,Kec Cimanggu,2,Kec Cimanuk,1,Kec Cimarga,3,Kec Cinangka,10,Kec Ciomas,4,Kec Cipanas,8,Kec Cipeucang,1,Kec Cipocok,16,Kec Cipocok Jaya,5,Kec Ciruas,15,Kec Cisata,1,Kec Ciwandan,1,Kec Curug,37,Kec CurugBitung,6,Kec Gunung Kaler,2,Kec GunungKencana,8,Kec Gunungsari,2,Kec Jatiuwung,1,Kec Jawilan,2,Kec Kaduhejo,1,Kec Kalang Anyar,2,Kec Karangtengah,1,Kec Kasemen,34,Kec Kibin,4,Kec Kopo,5,Kec Koroncong,1,Kec Kragilan,7,Kec Kramatwatu,6,Kec Kresek,3,Kec Labuan,4,Kec Lebak Gedong,13,Kec LebakGedong,1,Kec LebakWangi,2,Kec Leuwidamar,3,Kec Maja,2,Kec Majasari,1,Kec Malingping,90,Kec Mancak,22,Kec Mandalawangi,1,Kec Mauk,1,Kec Menes,6,Kec Muncang,1,Kec Munjul,1,Kec Pabuaran,14,Kec Padarincang,8,Kec Pagelaran,3,Kec Pamarayan,11,Kec Panggarangan,41,Kec Panimbang,2,Kec Panongan,1,Kec pasar Kemis,1,Kec Patia,4,Kec Petir,6,Kec Picung,1,Kec Pontang,3,Kec Puloampel,5,Kec Pulosari,1,Kec Rangkasbitung,15,Kec Sajira,12,Kec Saketi,4,Kec Sepatan,1,Kec Serang,16,kec sindangresmi,1,Kec Sobang,8,Kec Solear,1,Kec Sukaresmi,10,Kec Sumur,3,Kec Taktakan,38,Kec Tanara,2,Kec Tigaraksa,1,Kec Tirtayasa,11,Kec Tunjung Teja,5,Kec Tunjungteja,1,Kec Walantaka,63,Kec Wanasalam,34,kec Waringin kurung,1,Kec Warunggunung,12,kec. Cibeber,1,Kec. Cilograng,1,kec. Curugbitung,1,Kec. Maja,1,Kec. Saketi,1,Kec. Serang,1,Kec.Cilograng,1,Kec.Saketi,1,Keca Sajira,1,Kecamatan Bayah,1,Kecamatan Binuang,1,Kecamatan Jombang,1,Kecamatan Pontang,1,kecamatan taktakan,1,Kecamatan Tirtayasa,1,KecCigeulis,1,KecCikedal,1,KecMancak,1,KecSerang,1,Kejari Lebak,2,Kejari Pandeglang,2,Kejari Serang,1,Kejati Banten,4,Kel Cijoro Pasir,1,Kel Curug,1,Kel Curugmanis,1,Kel Kalodran,1,Kel Karundang,1,Kel Kota Baru,2,Kel Lebak wangi,2,Kel Lopang,1,kel margaluyu,1,Kel Pager Agung,1,kEL pANCUR,1,Kel pipitan,1,kel sepang,1,kel sukajaya,1,Kel Taktakan,2,Kel Tegal Sari,1,Kel teritih,1,Kel Terumbu,1,kel warungjaud,1,Keluahan Lopang,1,Kelurahan Pager Agung,1,Kelurahan Taktakan,1,kemen LHK,1,Kemenag,67,Kemenag Cilegon,1,Kemenag kab Serang,3,Kemenag Kota Serang,25,Kemenag Kota Tangerang,1,Kemenag Lebak,7,Kemenag Pandeglang,2,Kemenag Tangsel,2,KemenESDM,1,kemenparekraf,1,Kemenperin,10,kemnaker,1,kesehatan,94,Keu dan Bank,6,Khazanah,43,Kiprah,64,kirab satu negeri,1,KMB,9,KNPI,9,KNPI Banten,46,KNPI Cilegon,11,KNPI Kab Serang,16,KNPI Kab Tangerang,3,KNPI Kota Cilegon,2,KNPI KOta Serang,47,KNPI Kota Tangerang,2,KNPI Kota Tangsel,3,KNPI Lebak,17,KNPI Pandeglang,19,KNPI Tangerang,10,KNPI Tangsel,7,Kodam III/siliwangi,5,Kodim 0601/Pandeglang,35,Kodim 0602/Serang,27,Kodim 0603/Lebak,18,Kodim Lebak,4,kodim serang,2,Komunitas Bela Indonesia,2,Koni Kota Serang,1,konomi,1,kopassus,1,Koperasi,2,Koramil 0201/serang,4,Koramil 0213/Padarincang,2,Koramil 0217/Walantaka,1,Koramil 0223/Pontang,1,Koramil 0226/Carenang,1,Koramil 0314/Panggarangan,2,Koramil 0315/Bayah,7,Koramil Bayah,1,Korem 064/my,120,Kota Serang,3,Kota Cilegon,192,Kota Serang,1839,kota Serang kepolisian,1,Kota Seranng,1,Kota Tagerang,5,Kota Tangerang,191,Kota Tangsel,100,Kotas Serang,2,KotaTangerang,5,KP3b,68,kpta serang,1,KPU Kab Serang,2,KPU KOta Serang,3,Kpud lebak,1,KTP Tercecer,1,Kumala,5,LakaLaut,4,Lampung,4,Lapas,3,Lapindo,1,Laz Harfa,5,lebak,1448,Lebak Smart Tax,1,legislatif,1,Lingkungan Hidup,9,Lion air,1,LKBH Sinarmadani,1,lmnd kota serang,1,LMND sERANG,1,LMPI,9,lmpi kota serang,1,Madrasah Cigemuk,1,Madrasah DIniyah,1,Madrasah Kota Serang,1,Madu Cingagoler,1,Malingping,1,Masjid Agung Kota Serang,1,Matel,12,Mathlaul Anwar,3,Menag Lukman,1,menpan RB,1,Mesjid Agung kota Serang,2,MOI,1,Muhamad Ilham,1,NasDem,15,Nasdem Kota Serang,2,Nasdem Lebak,2,nasional,721,Nasrul Ulum,2,Ninja Banten Selatan,1,Nuantara,1,Nusantara,92,ombudsman banten,1,Operasi Mantap Brata Kalimaya 2018,2,opini,110,P3-TGAI,1,Pakta Integritas Prabowo,1,PAN Banten,1,pandeglang,284,Pangdam III/Siliwangi,1,Parlemen,292,Partai Bulan Bintang,5,Partai Demokrat,19,Partai Gerindra,45,Partai Golkar,23,Partai Hanura,1,Partai Nasdem,38,Partai PAN,13,Partai PDIP,6,Partai PKB,4,Partai PKS,15,partai PP,1,Partai PPP,75,Partai PSI,1,Pasar,2,pasir bayah,1,pasir cihara,19,Pasir Pulomanuk,4,Patai PPP,1,Patia,1,PC PMII Lebak,2,PCNU Lebak,1,PDIP Banten,1,Pelabuhan,1,Pelabuhan Bakauheni,4,Pelabuhan Merak,16,Peluang,2,Pemilu2019,1,PemkaB Lebak,7,pemkab serang,1,pemkot cilegon,1,Pemkot serang,1,Pemuda Pancasila,1,Pemutakhiran mandiri,1,pendidikan,532,Pengusaha Malingping,1,Perbankan,7,Perda Diniyah,1,Perlemen,1,Perpam Banten,1,Pers,2,Persis Banten,1,Persit Korem,2,Perumahan Polda Banten,1,PGMI Cihara,1,PII,1,Pilbu Serang,1,Pilbup Pandeglang,9,Pilbuptangerang,1,Pilkada Pangkep 2020,1,Pilkada2020,88,Pilkades,1,Pilkda Kab Serang2020,1,Pilpres2019,3,PKBM Melati Tigaraksa,1,PKS Banten,7,PMI Banten,2,PMI Malingping,1,pmii,2,PMII KOta Serang,1,PMII UNIBA Kota Serang,1,Polairud Banten,8,Polda Banten,430,Polda Banten Dirkrimsus Polda Banten,1,Polda Baten,1,Polda Lampung,20,Polek Tanahara,1,polre Lebak,1,Polres Cilegon,112,Polres Kab Serang,8,Polres Kota Serang,1,Polres Lebak,137,Polres Metro Tangerang Kota,1,Polres Pandeglang,50,Polres Serang,192,Polres Serang Kabupaten,6,polres serang kota,156,Polres Tangerang,4,Polres Tangsel,1,PolresLebak,1,PolresSerang Kota,3,Polresta Bandarlampung,26,Polresta Serang,6,Polresta Tangerang,80,Polsek,1,Polsek Balaraja,3,Polsek Balarajar,1,Polsek Baros,6,Polsek Bayah,43,Polsek Bojonegara,2,polsek cadasari,1,Polsek Carenang,1,Polsek Cibeber,4,Polsek Cijaku,2,Polsek Cikande,5,Polsek Cikeusal,3,Polsek Cikeusik,1,Polsek Cilegon,4,polsek cileles,1,Polsek Cilograng,7,Polsek Cimarga,1,polsek cinangka,1,Polsek Cipanas,1,Polsek Cipocok,24,Polsek Ciruas,8,Polsek Ciwandan,2,Polsek Curug,8,Polsek CurugBitung,1,Polsek Jawilan,1,Polsek Kasemen,4,Polsek Kopo,1,Polsek Kragilan,2,Polsek Kramatwatu,3,Polsek KSKP Merak,1,Polsek Maja,2,Polsek Malingping,8,polsek mancak,3,Polsek Pabuaran,30,Polsek Padarincang,4,Polsek Pamarayan,2,polsek panggarangan,7,Polsek Panongan,1,Polsek Patia,1,Polsek Petir,1,Polsek Pontang,2,Polsek Puloampel,3,Polsek Pulomerak,3,Polsek Rangkasbitung,3,Polsek Serang,14,Polsek Serang Kota,4,Polsek Taktakan,5,Polsek Tirtayasa,2,Polsek Walantaka,18,Polsek Walantakan,1,Polsek Waringinkurung,4,Polsek Warunggunung,1,Polwan Polda Banten,1,Polwan Sabhara,1,Pontren Darul ulum,1,Pontren Riyadul Awamil,1,Pospeda,1,PPP Kota Serang,1,Prabowo Sandi,1,PT Mikwang,3,PT SBJ,1,PUPR Banten,1,PWI Banten,27,Pwi Kab Serang,5,PWI Kab Tangerang,1,PWI Kota Serang,8,PWI LEBak,4,PWI Pandeglang,2,radiasi,2,Ragam,176,Rajawali Nusantara,3,Ranmor,3,Relawan Kemanusiaan Banten,1,Revitalisasi Banten lama,2,Riyadul awamil,1,RSKM Cilegon,1,S erang,1,Sahabat Polisi,1,Saleh Patolla,1,Saleh Pattola,1,Samapta Polda Banten,1,Sambako,1,Samsat Malingping,13,Satbrimob Polda Banten,13,Satbrimobda Banten,18,Satlantas Polres Lebak,3,Satlantas Polres Pandeglang,1,Satlantas Polres Serang,10,Satlantas Polres Serang Kota,4,Satlantas Polresta Bandar Lampung,1,Satpol PP Lebak,1,Satreskrim Polres Pandeglang,2,Satreskrim Polresta Tangerang,1,Satreskrim Resmob Polresta Tangerang,1,Satresnarkoba Polres Cilegon,1,Satresnarkoba Polres Pandeglang,1,Satresnarkoba Polres Serang,4,Satresnarkrim Polres Serang Kota,1,seang,1,Sembako,95,Serang,2303,Serang Banten,48,Serang Hukrim,1,Serang Kota,1,Serang Serang,1,serang.Kota Serang,1,SerangRaya,3,Seranng,2,SMAN 1 CIbadak,1,SMAN 13 Tangerang,1,smartphone,2,SMKN 1 Bayah,1,SMKN 1 Pulo Ampel,1,SMKN 9 Kota Tangerang.,1,SMSI,7,Sorotan,2,Sosok,15,SPN Mandalawangi Kab Pandeglang,1,sRANG,1,STIH Painan,7,STKIP Jawilan,1,STKIP Setia Budi,1,Suara Mahasiswa,152,Subadri Usuludin,1,suda miskin,1,Sulawesi Selatan,1,SUMBAR,9,tagerang,5,Tambang Emas Bayah,37,tangerang,486,Tangsel,17,Tatu Chasanah,31,TB Amri,1,teknologi,28,Teminal Cipocok,1,Terminal Cipocok,4,tidur,1,TNI,110,TNI-AL,2,TNI-POLRI,106,TPSA Cilowong,2,Tradisi siraman,1,Tsunami Anyer,84,Tsunami Selat Sunda,66,Uhen PPP,2,UIN,2,Ujung Kulon,1,Ulum-Eki,12,UMKKM,1,UMKM,109,Unbaja Serang,1,UNis,2,Unma Banten,6,Unpam,1,Unsera,1,Untirta,4,UPH Banten,63,UPH Banten. Christina Florensya Mandagi,1,UPH Jakarta,5,VESBanten,1,video,4,Wahidin Halim,1,Wakapolda Banten,2,Wirausaha,25,Wisata,1,Wisata Minat Khusus dan Petualangan,1,Xiaomi,1,Yonif 320/BP,3,
ltr
item
Berita Banten - Banten Ekspose: Sidang Kisruh Komisaris dan Direksi PT Kahayan Karyacon, Dolfie: Belum Ada Satu Kesaksian Pun yang Bisa Membuktikan Perbuatan Terdakwa
Sidang Kisruh Komisaris dan Direksi PT Kahayan Karyacon, Dolfie: Belum Ada Satu Kesaksian Pun yang Bisa Membuktikan Perbuatan Terdakwa
https://1.bp.blogspot.com/-7tigmoQfevc/YEGXTcdIY2I/AAAAAAAAeoY/ziyhFaLHRqc0Woy4p-wOX6sww4vRxTxuwCLcBGAsYHQ/s16000/penasihat%2Bhukum.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-7tigmoQfevc/YEGXTcdIY2I/AAAAAAAAeoY/ziyhFaLHRqc0Woy4p-wOX6sww4vRxTxuwCLcBGAsYHQ/s72-c/penasihat%2Bhukum.jpg
Berita Banten - Banten Ekspose
https://www.bantenekspose.com/2021/03/sidang-kisruh-komisaris-dan-direksi-pt.html
https://www.bantenekspose.com/
https://www.bantenekspose.com/
https://www.bantenekspose.com/2021/03/sidang-kisruh-komisaris-dan-direksi-pt.html
true
6064287794305037138
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy