Reforma Agraria Ala Jokowi-JK, AGRA Nilai Monopoli Tanah Meningkat

Bantenekspose.com - Memasuki tahun ke empat sejak dicanangkan program reforma agraria oleh pemerintah Joko Widodo - Jusuf Kalla (Jokowi...


Bantenekspose.com - Memasuki tahun ke empat sejak dicanangkan program reforma agraria oleh pemerintah Joko Widodo - Jusuf Kalla (Jokowi-JK), ternyata tidak berhasil mengurangi monopoli tanah di negeri ini. Sebaliknya, program reforma agraria pemerintah Jokowi - JK meningkatkan monopoli tanah di tangan segelintir tuan tanah besar baik swasta maupun negara.

Kesimpulan tersebut adalah Resolusi Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) yang dilaksanakan pada 17 - 20 Maret 2018 lalu di Jakarta, atas pelaksanaan reformasi agraria pemerintah Jokowi - JK.

Laporan tiga tahun pelaksaanan reforma agraria yang dirilis pada Januari 2018 yang dibanggakan oleh Jokowi adalah pembagian sertifikat 6.376.460 bidang dengan luasan 1.958.928 hektar dan mendistribusikan aset bekas HGU dan tanah terlantar 262.321 bidang seluas 199.726 hektar, dan pelepasan kawasan hutan sebanyak 750.123 hektar sebagai Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA).

Atas laporan capaian pelaksanaan Reforma Agraria Pemerintah Jokowi, AGRA menilai dengan tegas bahwa Reforma Agraria Pemerintah Jokowi pada pokoknya adalah sertifikasi tanah, tidak ada sejengkal tanah yang dibagikan kepada kaum tani yang tidak bertanah, dan tidak ada sejengkal tanah pun yang dimonopoli dikurangi melalui program Reforma Agraria Pemerintah Jokowi.

"AGRA tetap pada pendirian sebelumnya bahwa sertifikasi tanah yang dijalankan pemerintah melalui program reforma agraria adalah Land Administration Projek (LAP) bukan reforma agraria," kata Rahmat Ajiguna, Ketua DPP AGRA dalam pesan tertulisnya, Ahad (25/3/18).

Reforma agraria, menurut AGRA, harus mampu mengatasi masalah ketimpangan dan mengurangi monopoli tanah, reforma agraria harus mampu memberikan tanah kepada petani yang tidak bertanah dan petani yang bertanah sempit untuk mendapatkan tanah yang cukup. Reforma agraria harus mampu menghapuskan dengan drastis monopoli tanah yang saat ini tersentral di segelitir orang tuan tanah swasta dan negara dalam bentuk perkebunan skala besar, pertambangan, taman nasional dan berbagai proyek infrastruktur yang melayani kepentingan modal asing di Indonesia.

Lebih jauh, sertifikasi tanah yang terus digenjot oleh Jokowi - JK dalam kenyataanya telah melahirkan berbagai masalah. Terbaru sertifikasi tanah dijalankan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkat (PTSL), setidaknya terdapat lima (5) masalah yang ditemukan:

Pertama, tidak ada sertifikasi gratis sebagaimana dijanjikan oleh Jokowi selama ini, karena di beberapa tempat kaum tani tetap dibebani biaya sekira Rp 300.000 hingga Rp 700.000 untuk administrasi.

Kedua, banyak sertifikat tidak dibagikan kepada rakyat setelah seremonial yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, sebab banyak sertifikat masih tertahan di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Ketiga, terdapat sertifikat yang sudah dibagikan ternyata bodong, sehingga tidak dapat diagunkan ke Bank, karena belum melunasi Biaya Tunggakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Keempat, tidak benar sertifikasi untuk mengatasi konflik, sebab tidak ada tanah rakyat yang berkonflik disertifikasi, tetapi banyak sertifikasi tanah rakyat dilakukan sekitar di area rencana pembangunan proyek infrastruktur.

Program sertifikasi tanah tanpa merombak monopoli kepemilikan tanah adalah petaka bagi kaum tani, program ini akan mempercepat dan memperdalam kaum tani terjerat dalam peribaan yang mencekik karena sertifikat akan menjadi agunan hutang Bank yang pada akhirnya tanah-tanah mereka akan hilang disita atau terjual karena tidak dapat menutupi biaya produksi pertanian yang tinggi akibat mahalnya biaya produksi pertanian, rendahnya harga produksi petani dan mahalnya biaya hidup.

Sedangkan, mengenai program redistribusi aset, AGRA juga masih pada pendirian sebelumnya bahwa distribusi aset yang dilakukan oleh Pemerintah Jokowi adalah Sertifikasi, sebab tanah-tanah yang didistribusi adalah tanah-tanah yang telah lama dikuasai oleh petani.

AGRA masih mempersoalkan istilah tanah terlantar dan tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) yang menjadi obyek Reforma Agraria Pemerintah Jokowi adalah ilusi bagi kaum tani menunggu HGU habis, masa berlakunya di tengah berbagai regulasi dan syarat yang sangat cukup untuk perpanjangan HGU secara otomatis hingga 90 tahun.

AGRA juga, mempersoalkan tanah telantar sebagai obyek reforma agraria, dengan mempertimbangkan tingkat produktifitas perkebunan besar di Indonesia yang sangat rendah, karena rendahnya Investasi, penggunaan tenaga kerja berketrampilan rendah (Unskilled labour), pengetahuan dan teknologi yang terbelakang, pada dasarnya HGU perkebunan besar adalah tanah terlantar.
Sedangkan, program perhutanan sosial yang terus digencarkan oleh pemerintah Jokowi hingga memobilisasi berbagai pihak untuk mendukung, bukanlah memberikan akses bagi petani tak bertanah untuk dapat mengelola tanah. Perhutanan Sosial pada kenyataanya dijalankan oleh pemerintah Jokowi untuk merampas kembali tanah-tanah yang saat ini sudah di garap dan dikelola oleh kaum tani.

Program perhutanan sosial juga digunakan untuk mengikat petani tak bertanah menjadi tenaga kerja untuk menggarap lahan-lahan milik tuan tanah dengan dikenakan sewa tanah melalui konsep bagi hasil yang menguntungkan Tuan tanah dan mencekik petani tak bertanah.

Pelaksanaan perhutanan sosial di beberapa tempat juga telah melahirkan konflik horisontal diantara rakyat, seperti yang terjadi di Sigi, Sulawesi Tengah dan sampai saat ini hampir tidak ada satupun kofilik tanah dapat diselesaiakan dengan tuntas oleh pemerintah Jokowi.

"Atas dasar berbagai kenyataan pelaksanan reforma agraria pemerintah Jokowi - JK, rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat AGRA mengeluarkan resolusi untuk menegaskan kembali untuk 'menentang' dijalankannya reforma agraria Pemerintah Jokowi dan menyerukan kepada kaum tani dan seluruh rakyat Indonesia agar terus memperbesar gerakan rakyat untuk perjuangan reforma agraria sejati dan industrialisasi nasional," tegasnya. (emde)

COMMENTS

Nama

Abuya Muhtadi,2,Ade Arianto,1,Adi Abdilah,1,Advertorial,3,AKFC Serang,1,Aktifis Menulis,2,Ali Hanafiah,3,Aliyah MA Cigemblong,1,Amin Ma'ruf,1,Andika,1,Anyer,3,APGI BAnten,1,Asep Rahmatullah,1,Balonbup Pandeglang,5,bank banten,1,Bante,1,banten,550,Banten lama,3,Batalyon Mandala Yudha,2,Bawaslu Banten,4,Berita Kepolisian,294,Bhayangkari Polda Banten,1,Bid Kum Polda Banten,2,Biddokkes Polda Banten,5,Bidhum Polda Banten,289,Bidhumas Polda Banten,94,bidpropam polda banten,1,Binuangeun,1,BKM Curug,3,BPJS BANTen,1,Brimob Jabar,2,Brimobda Banten,17,bulog tangerang,1,Bus Murni,3,Catatan Redaksi,2,Ciagel kibin,1,Cibobos,1,CIhara Ciparahu,1,Cilangkahan,280,cilegon,40,Cilograng,2,CPNS Lebak,1,Dandim 0602/Serang,2,Dandim 0603/Lebak,2,Danrem 064/Maualana Yusuf,6,Darul ulum paNyaungan,1,Demokrat Banten,1,Desa,1,Desa Kumpay,2,Desa Kuta mekar,1,Desa Kutamekar Pandeglang,1,Desa panyaungan,1,Desa Tobat,1,di,1,Dinas Pertanian dan Peternakan,1,Dindik Kota Serang,1,Dinkes kota serang,1,Dinkop UMKM,2,Dir Reskrimsus Polda Banten,1,Dirbinmas Polda Banten,3,Dirintelkam Polda Banten,1,Dirkrimsus Polda Banten,1,Dirlantas,1,Dirlantas Polda Banten,5,Dirnarkoba Polda Banten,2,Dishub Kota Serang,1,Disparpora Kota Serang,1,Ditbinmas Polda Banten,2,Ditkrimsus Polda banten,1,Ditlantas Polda Banten,11,Ditlantas Polda Lampung,1,Ditlantas Polres Serang Kota,1,Ditnarkoba,1,Ditnarkoba Polda Banten,1,Ditpamobvit Polda Banten,5,Ditpolairud Polada Banten,1,Ditpolairud Polda Banten,3,Ditreskrimum Polda Banten,1,Ditresnarkoba Polda Banten,4,ditsabhara polwan banten,3,Ditsamapta Polda Banten,11,Ditssamapta Polda Banten,4,DLH Kota Serang,1,Domper Dhuafa,2,DPD KNPI Banten,11,DPP KNPI,13,DtibinmasPolda Banten,2,Ekon,1,Ekonomi,226,Ekonomi Arus Baru,1,Furtasan Nasdem,1,Gas Melon Malingping,1,Gemuk,1,GMNI BAnten,1,Golkar,1,golkar banten,2,GP Ansor Banten,1,Gubernur WH,1,HAMAS,1,Hardi Madu,1,HAri santri,1,hari santri 2018,1,Headline,1,HGN 2018,1,Hikmah,19,HMI,1,Hukrim,624,Hukum,1,Humas Polres Serang,49,Humas Polres Serang Kota,6,HUT 18 Banten,1,Ijtima Ulama GPNF,1,Industri,8,iphone,1,iptek,22,IWO Banten,2,jOKOWI-mARIF amIN,1,Jubir Pancasila,1,Jurus Silat Kaserangan,1,Kab Lebak,908,Kab Pandeglang,292,Kab Serang,385,Kab Tangerag,33,Kab Tangerang,171,Kab. Serang,6,Kab. Tangerang,2,Kab.Tangerang,5,Kabupaten Serang,11,Kabupaten Tangerang,29,Kahmi,1,KAHMI BAnten,1,Kalimaya Lebak,1,Kampanye damai,2,Kampus,7,Kantor Kemenag Pandeglang,1,Kanwil Kemenag Banten,32,Kapal Bosok Curug,2,Kapolda Banten,12,Kasepuhan Karang,1,Kebun teh Cikuya,1,Kec Anyer,1,Kec Bayah,2,Kec Cihara,1,Kec Kasemen,1,Kec Malingping,1,Kec Sobang,1,Kec Tirtayasa,1,Kec. Maja,1,Kec. Saketi,1,Kec.Cilograng,1,Kec.Saketi,1,Kemenag,8,Kemenag Cilegon,1,Kemenag Kota Serang,21,Kemenag Kota Tangerang,1,Kemenag Lebak,6,Kemenag Pandeglang,1,Kemenag Tangsel,1,kesehatan,96,Keu dan Bank,1,Khazanah,33,Kiprah,49,kirab satu negeri,1,KNPI,3,KNPI Banten,26,KNPI Cilegon,9,KNPI Kab Serang,14,KNPI Kota Cilegon,1,KNPI KOta Serang,35,KNPI Lebak,10,KNPI Pandeglang,13,KNPI Tangerang,9,KNPI Tangsel,7,Kodim 0601/Pandeglang,26,Kodim 0602/Serang,11,Kodim Lebak,4,kodim serang,2,Komunitas Bela Indonesia,2,Koni Kota Serang,1,konomi,1,kopassus,1,Koperasi,2,Koramil 0223/Pontang,1,Korem 064/my,55,Kota Cilegon,84,Kota Serang,823,Kota Seranng,1,Kota Tagerang,5,Kota Tangerang,159,Kota Tangerang Tangerang,1,Kota Tangerang Selatan,7,Kota Tangsel,55,Kotas Serang,1,KotaTangerang,5,KP3b,20,KPU KOta Serang,3,Kpud lebak,1,KTP Tercecer,1,Kumala,1,Lampung,3,Lapindo,1,lebak,987,Lebak Smart Tax,1,Lingkungan Hidup,1,Lion air,1,lmnd kota serang,1,LMND sERANG,1,lmpi kota serang,1,Madrasah Cigemuk,1,Madrasah DIniyah,1,Madrasah Kota Serang,1,Madu Cingagoler,1,Malingping,1,Menag Lukman,1,menpan RB,1,Mesjid Agung kota Serang,2,Muhamad Ilham,1,NasDem,14,Nasdem Kota Serang,1,Nasdem Lebak,2,nasional,396,Ninja Banten Selatan,1,Nusantara,43,Operasi Mantap Brata Kalimaya 2018,2,opini,41,Pakta Integritas Prabowo,1,PAN Banten,1,pandeglang,170,Pangdam III/Siliwangi,1,Parlemen,52,Partai Bulan Bintang,1,Partai Gerindra,1,Pasar,2,Patia,1,PC PMII Lebak,1,PCNU Lebak,1,PDIP Banten,1,Pelabuhan,1,Pelabuhan Bakauheni,4,Pelabuhan Merak,16,Peluang,1,Pemilu2019,1,PemkaB Lebak,5,pemkot cilegon,1,Pemutakhiran mandiri,1,pendidikan,303,Pengusaha Malingping,1,Perbankan,7,Perda Diniyah,1,Persit Korem,1,Perumahan Polda Banten,1,PGMI Cihara,1,Pilbup Pandeglang,1,Pilbuptangerang,1,Pilpres2019,3,PKBM Melati Tigaraksa,1,PKS Banten,6,PMI Banten,1,PMII KOta Serang,1,PMII UNIBA Kota Serang,1,Polairud Banten,7,Polda Banten,364,Polda Banten Dirkrimsus Polda Banten,1,Polda Baten,1,Polda Lampung,19,Polres Cilegon,41,Polres Kab Serang,8,Polres Kota Serang,1,Polres Lebak,42,Polres Pandeglang,24,Polres Serang,120,polres serang kota,59,Polres Tangerang,4,Polres Tangsel,1,Polresta Bandarlampung,23,Polresta Serang,5,Polresta Tangerang,38,Polsek Bayah,6,Polsek Carenang,1,Polsek Cikeusal,1,Polsek Cilograng,4,Polsek Cipocok,1,Polsek Ciruas,1,Polsek Curug,1,Polsek Jawilan,1,Polsek Kragilan,1,Polsek Maja,1,Polsek Malingping,2,Polsek Pabuaran,4,polsek panggarangan,1,Polsek Patia,1,Polsek Petir,1,Polsek Pontang,1,Polsek Puloampel,1,Polsek Pulomerak,2,Polsek Serang,1,Polsek Tirtayasa,1,Polsek Walantakan,1,Polwan Polda Banten,1,Polwan Sabhara,1,Pontren Darul ulum,1,Pontren Riyadul Awamil,1,PPP Kota Serang,1,Prabowo Sandi,1,PT Mikwang,3,PWI Banten,1,Pwi Kab Serang,4,radiasi,2,Ragam,37,Ranmor,3,Relawan Kemanusiaan Banten,1,Revitalisasi Banten lama,2,Riyadul awamil,1,RSKM Cilegon,1,Sahabat Polisi,1,Samapta Polda Banten,1,Satbrimobda Banten,8,Satlantas Polres Lebak,1,Satlantas Polres Pandeglang,1,Satlantas Polres Serang,4,Satlantas Polres Serang Kota,3,Satpol PP Lebak,1,Satreskrim Polres Pandeglang,2,Satreskrim Polresta Tangerang,1,Satreskrim Resmob Polresta Tangerang,1,Satresnarkoba Polres Cilegon,1,Satresnarkoba Polres Pandeglang,1,Satresnarkoba Polres Serang,4,Satresnarkrim Polres Serang Kota,1,Serang,859,Serang Hukrim,1,serang.Kota Serang,1,Seranng,1,SMAN 1 CIbadak,1,SMAN 13 Tangerang,1,smartphone,2,SMKN 1 Pulo Ampel,1,SMKN 9 Kota Tangerang.,1,Sorotan,2,Sosok,15,sRANG,1,STKIP Jawilan,1,Suara Mahasiswa,56,tagerang,5,tangerang,409,Tangsel,14,TB Amri,1,teknologi,28,Teminal Cipocok,1,Terminal Cipocok,4,tidur,1,TNI,17,TNI-POLRI,57,TPSA Cilowong,1,Tradisi siraman,1,Tsunami Anyer,84,Tsunami Selat Sunda,66,Uhen PPP,2,Ujung Kulon,1,UMKM,57,Unbaja Serang,1,Universitas Pelita Harapan.Christina Florensya Mandagi,1,Unma Banten,3,Unsera,1,Untirta,2,UPH Banten,35,UPH Jakarta,4,VESBanten,1,video,4,Wahidin Halim,1,Wakapolda Banten,2,Wirausaha,21,Wisata,1,Wisata Minat Khusus dan Petualangan,1,Xiaomi,1,
ltr
item
Berita Banten - Banten Ekspose: Reforma Agraria Ala Jokowi-JK, AGRA Nilai Monopoli Tanah Meningkat
Reforma Agraria Ala Jokowi-JK, AGRA Nilai Monopoli Tanah Meningkat
https://2.bp.blogspot.com/-6ExZ8-Rgtss/WrhAP-cwIQI/AAAAAAAAKeI/DTtwXBAVFCQUHiXvkGXJwrbyc2b-Hx7ZACLcBGAs/s640/FPR.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-6ExZ8-Rgtss/WrhAP-cwIQI/AAAAAAAAKeI/DTtwXBAVFCQUHiXvkGXJwrbyc2b-Hx7ZACLcBGAs/s72-c/FPR.jpg
Berita Banten - Banten Ekspose
https://www.bantenekspose.com/2018/03/reforma-agraria-ala-jokowi-jk-agra.html
https://www.bantenekspose.com/
https://www.bantenekspose.com/
https://www.bantenekspose.com/2018/03/reforma-agraria-ala-jokowi-jk-agra.html
true
6064287794305037138
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy